Reformasi Kalurahan

Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Reformasi Kalurahan

Upaya untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Kalurahan dan Keberdayaan masyarakat kalurahan dalam rangka mewujudkan :

(i) Kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga.

(ii) Pembangunan yang inklusif, dan

(iii) Pengembangan kebudayaan. 

SINERGI DAN KOLABORASI ANTAR UNSUR PELAKSANA

• Tim Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Kalurahan Pemerintah Daerah DIY
• Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten
• Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kalurahan

1.REFORMASI BIROKRASI KALURAHAN

• penguatan pengelolaan data dan informasi kalurahan;
• pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP)Pemerintah Kalurahan;
• penguatan digitalisasi Kalurahan;
• penguatan pengelolaan keuangan Kalurahan;
• penguatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kalurahan;
• penguatan pengelolaan aset Kalurahan/aset yang dikelola Kalurahan;
• penguatan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan;
• penguatan tata naskah dinas dan pengelolaan arsip dinas pemerintahKalurahan;
• penguatan pengendalian gratifikasi;
• penguatan pengawasan oleh masyarakat dan badan permusyawaratankalurahan;
• penguatan regulatif Pemerintahan Kalurahan;
• pengisian pamong kalurahan yang transparan, objektif, akuntabel,danbebas korupsi,kolusi, nepotisme;
• penguatan kapanewon dan Pemerintahan Kalurahan
• penerapan budaya pemerintahan;
• pelaksanaan pelayanan publik prima; dan
• pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publikKalurahan.

2.REFORMASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN]

• penguatan kegiatan penanganan stunting;
• penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan;·penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukungperekonomian,Sosial dan pengembangan kebudayaan;
• penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian;dan
• penguatan kegiatan untuk penanganan kemiskinan.